18/08/2016
Semoga Kelas Akselerasi Dihapuskan
Pada hari Jumat 17 Januari 2014 yang lalu, saya membaca sebuah artikel di bagian belakang koran Jawa Pos dengan sebuah headline dicetak besar “Kelas Akselerasi Bakal Dihapus”. Saya tersenyum (lega) membacanya.
Seperti telah kita ketahui bersama, kelas akselerasi adalah kelas khusus yang diperuntukkan bagi para siswa berkemampuan istimewa dengan sistem percepatan masa studi. Sekolah Dasar (SD) yang umumnya ditempuh selama enam tahun dapat diperpendek menjadi lima tahun melalui kelas akselerasi. Begitu juga SMP dan SMA, dimana masing-masing jenjang dapat dipercepat menjadi dua tahun. Oleh karena itu, kelas akselerasi menawarkan “diskon” tiga tahun apabila siswa dapat melampaui kelas tersebut sejak dari SD hingga SMA.
Tetapi sudah banyak bermunculan pro dan kontra, baik di kalangan masyarakat maupun para pemerhati pendidikan, sejak pertama kali program akselerasi (percepatan belajar) tersebut digulirkan oleh Pemerintah.
Mereka yang mendukung kelas akselerasi kebanyakan mendasarkan argumennya pada perlunya sebuah kelas khusus bagi para siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya” (pasal 12, ayat 1b) dan “warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus” (pasal 5, ayat 4).
Di samping itu, kelas akselerasi juga diharapkan dapat mengakomodasi kemampuan para siswa yang jauh melebihi rata-rata, sehingga siswa tidak jenuh berada di dalam kelas atau bahkan berprestasi di bawah potensi yang dimilikinya (underachiever). Oleh karenanya, kelas akselerasi sangat diperlukan agar siswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa tersebut dapat berkembang dan berprestasi sesuai dengan potensinya.
Namun, satu per satu kekhawatiran pihak-pihak yang selama ini ragu dengan kelas akselerasi mulai bermunculan. Kemendikbud sebagai lembaga pengemban amanah pendidikan pun ikutan galau dengan melemparkan wacana penghapusan kelas akselerasi. Seperti yang diungkapkan oleh Abdullah Alkaff, Staf Ahli Bidang Organisasi dan Manajemen, bahwa kelas akselerasi selama ini hanya menampung para siswa yang pandai dalam beberapa mata pelajaran, sementara mata pelajaran yang lain saling berkaitan.
Di sisi lain, mata pelajaran yang selama ini dianggap mewakili kecerdasan siswa nyatanya selalu mata pelajaran berbasis eksak, sehingga terjadi diskriminasi terhadap mata pelajaran non-eksak.
Belum lagi jika kita perluas skala dan dimensi mata pandang ke wilayah-wilayah terkait program akselerasi yang selama ini jarang kita satroni, akan tampak realitas yang ada ternyata jauh lebih kompleks ketimbang apa yang selama ini kita bayangkan.
Dehumanisasi adalah gejala yang paling mudah kita identifikasi. Siswa sibuk berkutat dengan tugas dan textbook sehingga lupa dengan realitas sosial mereka. Aspek afektif siswa cenderung terbengkalai kerena selama ini pengajaran di kelas akselerasi hanya berfokus pada aspek kognitif. Hal ini menyebabkan arogansi dan cara berpikir “elitis” yang membuat siswa susah bergaul dengan siswa-siswa reguler. Salah satu akibatnya, siswa-siswa akselerasi kemudian membentuk “komunitas eksklusif”, yang nantinya menciptakan gap antara kelas akselerasi dengan kelas reguler.
Permasalahan yang lain adalah kondisi mental dan psikologi siswa. Banyak siswa akselerasi selama ini menjadi “korban” demi pemenuhan “orgasme” gengsi orangtua dan sekolah. Orang tua memaksakan anak-anak mereka masuk di kelas akselerasi agar status sosial mereka dapat terangkat. Padahal, di belakang itu semua anak mereka sedang jatuh bangun, ngos-ngosan agar tetap bisa mengejar target akselerasi. Dan sekolah pun ikut bertaruh gengsi lewat program akselerasi ini, yakni demi status sebagai “Sekolah Unggulan”. Dari sini saja sangat kentara potensi terjadinya nepotisme antara orangtua siswa dengan sekolah. Oleh sebab itu, pemenuhan-pemenuhan gengsi tersebut sesungguhnya adalah nama lain dari pemerkosaan hak anak.
Lalu, persoalan lainnya adalah terkait guru dan kurikulum. Tidak sedikit guru di kelas akselerasi yang belum pernah mendapatkan pelatihan khusus dalam mengajar kelas akselerasi. Akibatnya, cara mengajar guru tersebut tidak ada bedanya dengan mengajar kelas reguler, sehingga siswa dibebani tugas yang begitu banyak demi “kejar setoran”. Jika ini yang terjadi, kelas akselerasi sesungguhnya cuma kumpulan “siswa-siswa reguler” yang memiliki beban tugas lebih banyak dari siswa-siswa reguler pada umumnya.
Kurikulum yang dipakai di kelas akselerasi pun juga berbeda, yakni kurikulum diferensiasi. Ini adalah kurikulum yang dimodifikasi sesuai dengan masa studi, kemampuan inteletual, kecepatan belajar serta minat siswa. Apabila kurikulum yang dipakai pun juga tidak sesuai dengan kebutuhan kelas akselerasi, lagi-lagi kelas akselerasi hanyalah gambaran kelas reguler yang dipercepat masa studinya.
Sebagai penutup, ada dua hal yang ingin saya pertanyakan terkait perasaan siswa akselerasi dan tujuan dasar dari kelas akselerasi. Bagaimanakah perasaan seorang anak yang masih berusia 14-15 tahun berkawan dengan teman-teman sekampus yang usianya terpaut cukup jauh darinya? Dan apakah kelas akselerasi hanya sebagai percepatan masa studi ataukah sebagai kanal-kanal penyalur minat dan bakat siswa? Apabila kelas akselerasi yang dimaksud adalah kelas reguler yang cuma dipercepat waktunya, bukan sebagai wadah pengembangan minat dan bakat siswa, sangat tepat menurut saya wacana keputusan Pemerintah untuk menghapuskan kelas akselerasi, apalagi jika wacana tersebut benar-benar direalisasikan. Semoga saja.
dikuitip dari http://rvdeviansyah.blogspot.co.id/2014/02/semoga-kelas-akselerasi-dihapuskan.html
bagaimana menurut anda ?
